Praktek Baik Pembelajaran GKB Brebes Disosialisasikan di Provinsi Jawa Tengah

Data menjadi penting dalam melakukan intervensi penanganan anak tidak sekolah kembali bersekolah bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, namun sangat penting bila ada komitmen kuat dari Bupati/Walikota, termasuk ada regulasi, penganggaran dan pelaksana teknis dengan melibatkan komponen masyarakat untuk menggerakan potensi yang ada agar peduli pada persoalan Anak tidak sekolah dan dewasa tidak sekolah.

Demikian disampaikan oleh Kabid Pemsosbud Bapperlitbangda R. Rela Rahayuningsih, S.Sos, M.Si pada saat kegiatan Workshop Sosialisasi Rencana Replikasi 10 Kabipaten di Jawa Tengah di Ungaran, Rabu (04/11/2020), Hadir pada pertemuan ini adalah Bappeda dan Dinas Pendidikan 10 Kabupaten terpilih karena data ATSnya berdasarkan data susenas paling banyak.

Hadir pada pertemuan ini adalah masing-masing perwakilan dari 10 Kabupaten yang diundang yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemalang,  Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Cilacap, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Dinpermasdes, DP3AKB Provinsi Jawa Tengah.

Rela menambahkan, dalam pelaksanaan GKB maka Bupati Brebes mengeluarkan Peraturan Bupati No 115/2017 tentang  RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN, sebuah payung hukum bagi para pemangku kebijakan dalam melakukan upaya pengembalian ATS kembali ke sekolah. Selain itu Bupati juga mengeluarkan SK Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) di level Kabupaten, sedangkan untuk FMPP Camat di SK kan dari Camat, dan FMPP Desa dari Kepala Desa.

Pemkab Brebes juga mengapresiasi kepada para tokoh penggerak pendidikan yang menginisasi awal munculnya Gerakan Kembali Bersekolah, lewat partisipasi masyarakat yang kuat inilah bisa menjadikan GKB masuk top Inovasi Pelayanan Publik  di Indonesia, dan di tahun 2020 masuk juga di Open Government Partnersip (OGP). Semoga komitmen pimpinan dan ada pemerhati yang bekerja dengan ikhlas dan berjuang untuk pengembalian ATS atau DTS ke sekolah.

” Pastikan semua anak kembali bersekolah, sukseskan wajar dikdas 12 tahun, usia anak 7-18 tahun harus bersekolah karena itu adalah upaya pemenuhan hak anak bidang pendidikan, khusus tahun 2021 Pemkab sudah berkomitmen tetap melanjutkan ATS kembali bersekolah dan Dewasa Kembali Bersekolah (DTS) kembali bersekolah, agar ke depan akselerasi IPM bisa signifikan,” tambahnya.

Dukungan pembiayaan dari Dana Desa juga memperkuat kebijakan di level desa, karena desa mengamanatkan alokasi dana pendidikan minimal 4 persen. Bukti komitmen kuat ini minimal bisa merubah wajah pendidikan di desa dalam rangka mensukseskan wajar dikdas dan IPM.

” Pagu anggaran untuk ATS dari APBD Kabupaten dan Dana Desa adalah formal SD/MI Rp 600rb, SMP/MTs Rp 1 juta, SMA/SMK/MA Rp 1,4 juta, sedangkan Non Formal Paket A adalah Rp 800 ribu, Paket B Rp. 1,2jt, Paket C Rp 1,4jt,” pungkasnya.

Kontributor : Bahrul Ulum

 

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *